Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers usai menghadiri Rapat Internal (Rapin) terkait Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/07/2024). (Foto: Humas Setkab/SPS)
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Internal (Rapin) terkait Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/07/2024). Presiden memberikan tugas tambahan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk bertanggung jawab me-replanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.
“Tadi arahan Bapak Presiden, perlu dikelola, memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) juga untuk bertanggung jawab untuk me-replanting dan juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya usai menghadiri rapat tersebut, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/07/2024).
Dalam keterangan persnya, Airlangga menjelaskan produksi kakao sekitar 180 ribu ton dengan nilai ekspor USD1,3 miliar dan kelapa sekitar 2,8 juta ton dengan nilai ekspor USD1,2 miliar. Selain itu, luas lahan kakao sekitar 1,3 juta hektare dan kelapa 3,3 juta hektare.
“Kita ketahui bersama bahwa selama ini untuk kakao ada Bea Keluar yang utamanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri sebesar 40 dan hasilnya Bea Keluar yang besarnya antara 0 sampai dengan 15 persen tergantung dari harga, itu setahun kira-kira pemerintah mendapatkan sekitar USD46,9 juta”, ujar Menko Perekonomian.
Sementara, imbuhnya, dari segi industri jumlah lahan kakao berkurang. Oleh karena itu, kebutuhan dari pengembangan industri harus digandakan.
“Jadi kita sudah ada 11 perusahaan yang di pengolahan kakao dan industri coklat sudah naik menjadi 31 perusahaan, dan kebutuhan kakaonya kapasitas dari perusahaan itu 1.242 ton”, jelas Airlangga.
Airlangga menambahkan, sekarang kebutuhan kakao lokalnya hanya 45 persen dan impornya 55 persen. Oleh karena itu, penting untuk replanting kakao agar luasan lahan dari tanaman kakao meningkat dan produksinya bisa meningkat menjadi 400 ribu.
“Oleh karena itu, yang penting dua-duanya itu adalah karena ini adalah smallholder ataupun kebun rakyat, disediakan benihnya oleh perguruan tinggi atau Balai Penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS. Jadi ada penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit tetapi juga untuk revitalisasi daripada kakao dan kelapa,” pungkasnya. (FID/ABD)
Sumber: Setkab
