Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat dengan pembahasan terkait sekolah rakyat pada Senin, 10 Maret 2025 di Istana Merdeka Jakarta. (Foto: BPMI Setpres)
Pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Maret 2025 di Istana Merdeka Jakarta, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. “Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel,” ujarnya dalam keterangan persnya kepada awak media usai rapat.
Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah. “Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dari kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. Ia juga menyebut bahwa dari 53 lokasi yang telah dipilih, sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi.
“Jadi ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS,” ucap Amalia.
Gus Ipul menambahkan bahwa penyelenggaraan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. Ia menyebutkan bahwa sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.
“Ya makanya itu kita yang saya sebut 53 itu karena dianggap asramanya atau bangunannya sudah mencukupi lah. Bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan hal lain-lain yang dibutuhkan,” jelasnya.
Lokasi sekolah rakyat juga tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.
Pemerintah pun akan terus melakukan konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat. “Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat-kuatnya dan seberapapun yang mampu. Ini bagian dari memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang,” kata Gus Ipul.
Saat ini, berbagai tim dari kementerian terkait sedang membahas aspek-aspek penting program ini, mulai dari kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, sarana-prasarana, pengawasan, hingga tata kelola. Gus Ipul juga menegaskan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema yang lebih jelas terkait jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran.
“Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu yang akan datang mudah-mudahan sudah lebih jelas gambarnya,” tutur Gus Ipul.
Dengan adanya program Sekolah Rakyat ini, pemerintah berharap dapat memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (BPMI Setpres)
